Terkini












Selasa, 12 Februari 2019

ETIKA ORGANISASI

ETIKA ORGANISASI

Artie Pramita Aptery Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Badan Narkotika Nasional Penata / III-c / 198604012009022004 Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma Km 21 Lido, Bogor, Jawa Barat Telepon : 0251-8222244 Fax : 0251-8222260 artiepramita@gmail.com
1.    Latar Belakang

Etika merupakan dapat menentukan perjalanan peradaban suatu bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, urgensi etika sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, kehadiran regulasi yang mengatur etika penyelenggara negara dinilai mendesak sebagai rujukan kode etik. Disisi lain tuntutan perbaikan segala sektor bidang kehidupan masyarakat menuntut pelayanan aparatur yang semakin berkualitas semakin deras dan tidak terelakkan lagi. Dengan demikian diperlukan pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya aparatur penyelenggara negara secara efektif dan efisien. Berbicara etika, tentu tidak lepas dari pembahasan integritas. Etika memberi landasan bagi ketentuan dalam membangun integritas. Penyelenggara negara dituntut untuk menyelenggarakaan negara yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang (nilai, norma, aturan) dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan. Bak gayung bersambut, penyelenggaraan tugas kenegaraan mendapat suntikan nutrisi dengan kehadiran UU ASN. UU ASN diharapkan memberi dampak penyempurnaan yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Termasuk didalamnya terdapat penyempurnaan konsep Pengembangan, Pola Karier, Promosi, Mutasi, dan Penilaian Kinerja

2. Kajian Teoritis

2.1. Pengertian Etika

G.R.Terry (2012:206) mendefinisikan etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta keajiban moral yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia berkenaan dengan persoalan benar dan salah. Etika menyangkut soal moral dan filsafat. Etika berhubungan dengan kelakuan indivudu-individu serta standar-standar yang mempengaruhi antar hubungan antara individu-individu. Dengan demikian Etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Dan Etis adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika perbuatan melanggar etik.

2.2. Konsep Etika

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai,dan norma perilaku manusia yang baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut ini beberapa teori etika: 1. Egoisme Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (self servis). Menurut teori ini, orang bolah saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan / atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

2. Utilitarianisme Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). 3. Deontologi Paradigma teori deontologi saham berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme, yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu (egoisme) atau untuk banyak orang / kelompok masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologi. Sangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut, paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjdi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan.

4. Teori Hak Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Menurut Bentens (200), teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu a. Hak hukum (legal right), adalah hak yang didasarkan atas sistem / yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. b. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right), dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain c. Hak kontraktual (contractual right), mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan / kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak. Teori hak atau yang lebih dikenal dengan prinsip-prinsip HAM mulai banyak mendapat dukungan masyarakat dunia termasuk dari PBB. Piagam PBB sendiri merupakan salah satu sumber hukum penting untuk penegakan HAM. Dalam Piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak dan kemerdekaan setiap orang. PBB telah mendeklarasikan prinsip-prinsip HAM universal pada tahun 1948, yang lebih dikenal dengan nama Universal Declaration of Human Rights (UdoHR). Diharapkan semua negara di dunia dapat menggunakan UdoHR sebagai dasar bagi penegakan HAM dan pembuatan berbagai undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pada intinya dalam UdoHR diatur hak-hak kemanusiaan, antara lain mengenai kehidupan, kebebasan dan keamanan, kebebasan dari penahanan, penangkapan dan pengasingan sewenang-wenang, hak memperoleh memperoleh peradilan umum yang bebas, independen dan tidak memihak, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat,menganut agama, menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya, serta kebebasan untuk berkelompok secara damai.

5. Teori Keutamaan (Virtue Theory) Teori keutamaan berangkat dari manusianya (Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter / sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat / watak yang telah melekat / dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secar amoral disebut manusia hina. Bertens (200) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), kepercayaan dan keuletan.

6. Teori Etika Teonom Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan/perintah Allah sebagaiman dituangkan dalam kitab suci.

2.3. Pengertian Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2013:2) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang, yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinyu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Sementara itu, Weber (dalam Littlejohn dan Foss, 2014:362) mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi dan regulasi. Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur sebagai berikut : a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesama didalam organisasi tersebut. b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderis), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksidi antara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hierarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepela dan bawahan atau staf.

2.4. Teori-teori Umum Organisasi

Menurut George R. Terry (2014:74)menyebutkan bahwateori-teori tentang pengorganisasian yang paling penting diantaranya: a. Teori Neo-Classical yakni teori yang menitikberatkan pada penyelesaian pekerjaan. Pencapaian pekerjaan yang maksimum dicari melalui logika dan pengaturan keseimbangan dari fungsi-fungsi yang diperlukan. b. Teori Fungsi yakni teori yang menyatakan bahwa seorang individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya, orang menggunakan individu-individu tersebut untuk meencapai tujuanya melalui proses “personalisasi”, si individu mencari kebebasan untuk keputusan dan melakukan tugasnya secara optimal, sedangkan organisasi tersebut melalui proses “sosialisasi” menginginkan pelaksanaan tugas-tugas kerja dan memberi imbalan atau hukuman. Proses personalisasi dan sosialisasi tersebut dirangkum melalui pengorganisasian (menurut teori tersebut). c. Teori Kuantitatif yakni faktor-faktor yang dapat diukur dan berpengaruh terhadap pengorganisasian dipadukan disini dan diproses sedemikian rupa guna mendapatkan organisasi yang terbaik yang dapat mengatasi hambatan-hambatan. Gambaran faktor-faktor yang dapat diukur ialah jumlah keputusan yang diambil oleh setiap manajer dan jumlah orang yang melapor kepada seorang manajer. Di dalam keadaan-keadaan tertentu, dibuat model-model matematis dan rumusan-rumusan tugas. Teori tersebut berusaha untuk meningkatkan ketepatan kerja dan perubahan orang tersebut. d. Teori Sistem, Di dalam teori ini, pengorganisasian dipandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dan didalamnya termasukIndividu-individu.

2.5. Perilaku Organisasi

Robbins dan Judge (2013:5) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku didalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Disisi lain, aspek-aspek tingkah laku individu dalam suatu organisasi terangkum dalam perilaku organisasi. Rangkuman yang menyeluruh bahwa perilaku organisasi adalah secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Adapun gambaran umum perilaku individu terhadap organisasi dapat dilihat sebagaimana pada model Umum Perilaku dalam Organisasiyang dirumuskan oleh Thoha (2013:35) sebagai berikut:

Gambar 1. Model Umum Perilaku dalam Organisasi

Sumber : Miftah Thoha (2013:35), diolah.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan interaksi perilaku individu yang meliputi potensi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan terhadap organisasi yang memiliki sistem hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward, sistem kontrol dan lainnya. Semua variabel diatas akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya dengan hubungan yang saling ketergantungan. James D. Thompson (Handoko, 2003:196) mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan sebagaimana berikut:

a. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence), yakni bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. b. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependece), yakni di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. c. Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence)yakni hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

3.   Riset terkait

Dalam sebuah laporan atas diskusi nilai-nilai dan etika pelayanan publik yang disponsori oleh pemerintah Kanada (Kernaghan dan Langford, 2014:254) menyebutkan pentingnya aturan yang jelas dalam mengelola pelayanan publik terutama bukan hanya mengunakan instrumen nilai-nilai namun juga menetapkan tanggungjawab dan perilaku penyelenggara pelayanan publik secara tegas. Heintzman (dalam Kernaghan dan Langford, 2014:254) bahkan menyarankan bahwa aturan main dalam pelayanan publik tidak hanya diatur sedemikian rupa namun memiliki visi yang baik dalam menampilkan kualitasnya. “...that codes of conduct should set out not only rules but also a vision of good in form of values”. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih terang terkait etika dalam organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan publik secara efektif.

3.1. Konsep Etika Organisasi

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 TAP MPR tersebut mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika kehidupan berbangsa adalah mencakup etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Pada dimensi etika organisasi pemerintah, antara lain mencakup etika dalam organisasi, etika dalam pemerintahan, etika dalam jabatan, serta nilai-nilai kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai trend global etika pemerintahan.

4.   Pembahasan

Huijbers (dalam Syahuri:2014) menyebutkan Norma etika atau disebut juga dengan istilah norma moral berbeda dengan norma hokum. Norma hukum itu biasanya terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksinya tegas, maka norma moral itu hidup dalam masyarakat dan sanksinya tidak tegas. Dalam konteks ketatanegaraan kita, munculnya Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap norma moral terkait perilaku hakim merupakan suatu terobosan yang melahirkan pergeseran makna terhadap norma etika. Demikian pula Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Berbangsa, mengatur pejabat Negara akan tyunduk kepada etika kehidupan berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dala berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Perkembangan lain, kini telah mengemuka pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hokum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat dijadikan contoh konkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hokum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hokum pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya seorang hakim melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hokum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi, yaktu sanksi pelanggaran etika. Hal tersebut diatas, tentunya telah menepis konsep etika lain yang dikemukakan Hart yang menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hokum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hokum. Momentum pergeseran ini bisa jadi pertanda tertentu yang dapat meluas ke ranah etis organisasi birokrasi lainnya.

5.   Kesimpulan

Dengan adanya Penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara diharapkan dapat menjadi upaya bagi tersedianya perangkat hukum untuk menegakkan nilai-nilai moral Etika Penyelenggara Negara penting karena memiiki fungsi sebagai (1) Sarana pembelajaran; (2) Pengembangan etos kerja; dan (3) Instrumen hukum & acuan dlm pembentukan kode etik.

6.  Daftar pustaka

1. Syahuri, Taufiqurohman, KY Pengawal Norma Etika Yang Dipositfkan, tidak dipublikasikan, Makassar, 2014; 2. Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A, Teori Komunikasi Theories of human communication , Jakarta, Salemba Humanika, 2014; 3. Robbins, P.Stephen dan Judge, Timothy A, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), Edisi 16, Salembe Empat, Jakarta, 2013 4. Yukl, Gary, Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta, 2010 5. Kernaghan, Kenneth and Langford, Jhon, The Responsible Public Servant, Second Edition, 2014, Canada 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara; 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor; 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana;


Selasa, 23 Januari 2018

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA DAN ANCAMAN BENCANA DEMOGRAFI

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

DAN ANCAMAN BENCANA DEMOGRAFI

 

Dindin Supratman

Permasalahan klasik, kemiskinan dan pengangguran masih terus saja mengakar pada negara kita saat ini. Globalisasi yang makin lama semakin memperjauh range antara si kaya dan si miskin juga turut andil dalam merubah struktur demografi . Terus menerusnya terjadi peningkatan penduduk yang tak tak terbendung bisa menjadi boomerang bagi bangsa. Akankah dengan peningkatan jumlah penduduk yang berlebih menjadi keuntungan atau kerugian bagi perekonomian negara? Dampak dari sisi negatif maupun sisi positif akibat melonjaknya jumlah penduduk harus disikapi dengan bijak agar pemanfaatan sisi sumber daya manusia benar -benar sebagai Modal Pembangunan, bukan justru sebagai beban ekonomi negara.Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah  pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Ini jelas mempersulit negara dan dapat menghambat pembangunan di segala bidang kehidupan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, jelas memperbesar angka permasalahan pertumbuhan perekonomian negara.Ironisnya, peningkatan jumlah penduduk akibat fertilitas (tingkat kelahiran) yang tinggi, juga dibarengi  dengan  mortalitas  (tingkat  kematian)  yang  tinggi.     Jika peningkatan jumlah penduduk ini terus-menerus dibiarkan, sangat mengancam bagi perekonomian negara. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bangsa Indonesia telah lebih dari setengah abad membangun peradaban dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanannya saat ini, banyak halangan yang menghambat dan harus ditanggulangi. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030.Di satu sisi, bonus demografi memberi keuntungan karena melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. Namun di sisi lain, bencana siap mengintai apabila angkatan kerja yang melimpah itu tidak berkualitas baik. Penduduk usia produktif yang tidak berada dalam performa terbaiknya tentu akan tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan muncul permasalahan serius yaitu terjadinya pengangguran besar besaran yang membebani. Narkoba menjadi salah satu faktor yang membuat performa usia produktif menjadi tidak prima.Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya kalangan remaja di perkotaan, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak di pedesaan. Presiden Joko Widodo mengatakan "Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi darurat narkoba, hampir 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba, artinya dalam setahun sekitar 18 ribu orang meninggal.Laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, antara 167 sampai dengan 315 juta orang (3,6 - 6,9% dari populasi penduduk dunia yang berumur 15 – 64 tahun) menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalah guna narkotika ± 2,8% atau setara dengan ± 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Seseorang yang kecanduan narkoba akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tak lagi berpikir soal masa depan. Efek adiksi memaksa dirinya hanya berkutat dalam memuaskan dahaga mengonsumsi narkoba.Ancaman terbesar penyalahgunaan narkoba terhadap generasi bangsa secara massif adalah terjadinya fenomena lost generation atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Padahal generasi muda yang ada saat ini seharusnya menjadi tulang punggung yang memberikan kontribusi penting pada era bonus demografi nanti. Prevalensi penyalahguna narkoba dan ancaman bencana demografiKondisi yang labil serta mudahnya terpengaruh fear group menjadikan kelompok muda kerap menjadi sasaran sindikat narkoba untuk dimanfaatkan. Hal tersebut menyebabkan ancaman yang cukup serius bagi ketahanan nasional. Menurut Rizki Sari (2015) masalah penyalahgunaan dan perdagangan serta peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.Bencana siap mengintai apabila angkatan kerja yang melimpah itu tidak berkualitas baik. Penduduk usia produktif yang tidak berada dalam performa terbaiknya tentu akan tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan muncul permasalahan serius yaitu terjadinya pengangguran besar besaran yang membebani negara.Menghadapi kondisi seperti ini maka upaya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan bangsa mempertahankan hidupnya (ketahanan bangsa) adalah sebuah keharusan, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan bahkan mati sehingga lambat laun akan dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.Agar Indonesia terhindar dari bencana demografi karena sebaran narkoba yang sedemikian massif kepada kalangan usia produktif, tentunya perlu dilakukan berbagai upaya nyata yaitu yang dilakukan secara massif juga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak dari pengaruh negatif. Dalam keluarga lah pertama kali pembentukan karakter seorang anak dimulai.Oleh karena itu upaya pencegahan Narkoba yang paling penting berawal dari keluarga. Ketika sudah ditanamkan pondasi yang kuat kepada anak (baik berupa nilai agama, sosial dan ilmu pengetahuan) maka kecenderungan anak untuk menyalahgunakan Narkotika akan kecil.
Penulis adalah Widyaiswara di Badan Narkotika Nasional dan sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Indonesia.
Lingkungan masyarakat menjadi lingkungan selanjutnya yang menentukan perilaku seorang anak. Dalam lingkungan masyarakat, anak akan bersosialisasi dengan berbagai pihak, baik yang seumur maupun yang lebih dewasa ataupun yang lebih kecil usianya. Ketika anak menemukan lingkungan yang kurang kondusif (misalnya banyak terjadi penyalahgunaan Narkotika) maka dikhawatirkan anak tersebut akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, disamping lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga perlu diberikan pemahaman akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan Narkotika serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika.


Selasa, 23 Januari 2018

Menumbuhkan Budaya Inovasi di Kalangan Aparatur Sipil Negara – Dindin Supratman

MENUMBUHKAN BUDAYA INOVASI DI KALANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

Growing Innovation Culture In The State of Civil Service Apparatus
 
Dindin Supratman
Widyaisara Ahli Muda Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional
Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma Km 21 Lido Wates Jaya Cigombong Bogor Jawa Barat 16740
Telepon : (0251) 8222244, Faksimili : (0251) 8222260, HP/WA. 081320053166
Email: dindin_supratman03@yahoo.com, dinsupratman@gmail.com, diklatbnnri@gmail.com website:www.bnn.go.id
 
Abstrak
Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara saat ini dan kedepan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance. Hal ini harus menjadi perhatian karena reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu cara dalam menjawab tantangan jaman dalam menjalankan reformasi birokrasi adalah dengan menumbuhkan budaya inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Istilah inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya seperti gagasan, metode, atau alat. Makalah ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif melalui telaah literatur dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Agar inovasi menjadi gerakan nasional maka pemerintah perlu  melakukan continous improvement agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam keseharian mereka karena saat ini kita masuk dalam dunia yang semakin terbuka, dengan kompetisi yang amat tinggi.
Kata Kunci : Budaya, Inovasi, Aparatur Sipil Negara
  Abstrak
The current and future development of the State's Civil Service competencies is directed to form change leaders in order to support bureaucratic reform in order to realize good and clean governance. This should be a concern because bureaucratic reform is seen as an important leverage factor in the development of a nation, even for advanced countries, bureaucratic reform is a process that does not stop and be done on an ongoing basis. One way in responding to the challenges of the era in carrying out bureaucratic reform is to foster a culture of innovation among the State Civil Apparatus. The term innovation according to Indonesian Dictionary of innovation is the introduction or introduction of new things, new innovations or discoveries that differ from existing or previously known such as ideas, methods, or tools. This paper is made by using descriptive method through literature study with qualitative approach based on secondary data. In order for innovation to become a national movement then the government needs to do continous improvement so that people feel the presence of the country in their daily life because now we enter in an increasingly open world, with a very high competition.
Keywords : Culture, Innovation, State Civil Apparatus
   PENDAHULUANGlobalisasi telah melahirkan keterhubungan masyarakat dunia dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam hal budaya, sosial, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi juga mendorong persaingan tidak hanya pada tingkatan individu ataupun korporasi, namun juga menyentuh tataran pemerintahan atau negara.Untuk menghadapi arus globalisasi tersebut, saat ini Indonesia sedang melakukan berbagai terobosan dan upaya perubahan. Salah satu terobosan perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah dengan membangun birokrasi kelas dunia melalui pengembangan komitmen dan budaya berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.Siapapun dapat menjadi Agen Perubahan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sampai saat ini karakter ASN yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (public service) masih jauh dari standar yang diharapkan. Stigma negatif yang di sandang oleh ASN masih saja sering terdengar. Hhal tersebut lebih disebabkan oleh pola pikir negatif yang sudah lama mengkristal dan menjadi kebiasaan. Dengan demikian perlu adanya sebuah formula baru dalam melakukan perubahan sosial di lingkungan kerja ASN. Perubahan yang dimulai dari tataran pola pikir, revolusi mental hingga rencana aksi.Perubahan yang diharapkan adalah perubahan menjadi pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui semangat reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan dambaan dan harapan masyarakat.Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan oleh Pemerintah, diantaranya dengan mendorong penciptaan kreativitas pembaharuan atau memodifikasi jenis pelayanan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa 29 November 2016 berpesan kepada para ASN agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik mutlak diperlukan. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional.Sekarang ini era inovasi telah menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi melalui program Nawa Cita. Banyak cara yang didesain untuk mendorong munculnya inovasi di tubuh pemerintah, baik oleh Kementerian, Lembaga, dan Daerah.Menurut Eko Prasojo, 2013) Inovasi dalam pelayanan publik harus mampu menghasilkan tangible asset (aset berwujud) dengan hasil yang nyata. Setiap instansi di dorong untuk melaksanakan inovasi utama (main innovation)  yang benar-benar menonjol dan bisa membawa dampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta yang paling penting lagi adalah memperbaiki mental setiap pelaku birokrasi.Pengembangan inovasi pelayanan publik ini perlu didukung oleh ASN yang kompetitif sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN sehingga kedepannya SDM birokrasi akan di isi oleh ASN yang handal dan berkualitas.Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan iklim birokrasi dimana budaya status quo perlahan-lahan akan ditinggalkan dan digantikan oleh budaya adaptif terhadap perubahan jaman. Pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan akhirnya akan bertransformasi ke dalam ragam bentuk kebaruan dan kemanfaatan  mengikuti tantangan dan kebutuhan lingkungan strategisnya. Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut.
  1. Bagaimanakah peran inovasi ASN dalam menghadapi tantangan perubahan jaman?
  2. Bagaimana inovasi bisa menjadi budaya di kalangan ASN?
  3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan kompetensi ASN di bidang inovasi?
 Tujuan dan Manfaat PenulisanBerdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penulisan jurnal adalah sebagai berikut.
  1. Mengetahui gambaran pentingnya sebuah inovasi untuk Aparatur Sipil Negara.
  2. Mengetahui dampak budaya inovasi dalam perbaikan kinerja organisasi pemerintah.
  3. Memberikan inspirasi pentingnya sebuah inovasi untuk Aparatur Sipil Negara.
  4. Memberikan gambaran dampak budaya inovasi dalam mewujudkan birokrasi pemerintah berkelas dunia.
 TINJAUAN PUSTAKABudaya menurut bahasa adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah (KBBI, 2003, hal.169). Sementara para pakar antropologi budaya Indonesia umumnya sependapat bahwa kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah. Kata buddhayah jamak dari kata buddhi yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal. Namun ada pula anggapan bahwa kata “budaya” berasal dari kata majemuk budi daya yang berarti “daya dari budi” atau “daya dari akal” yang berupa cipta, karsa, dan rasa (Maran, 2000, hal. 24).Istilah inovasi mungkin sudah akrab terdengar di telinga kita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).Menurut pengertian lainnya inovasi adalah produksi atau adopsi, asimilasi dan eksploitasi nilai tambah di bidang ekonomi dan sosial; pembaruan dan pembesaran produk, layanan, dan pasar; pengembangan metode produksi; dan pembentukan sistem manajemen baru dalam hal proses dan hasil. (Edison et al, 2013).Asman Abnur (2017) Pengembangan kompetensi ASN saat ini dan kedepan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance. Hal ini harus menjadi perhatian, karena reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan.Dalam teori pembangunan konvensional, masalah kualitas sumber daya manusia masih belum mendapat perhatian secara proporsional. Pandangan ini masih meyakini bahwa sumber pertumbuhan ekonomi itu terletak pada konsentrasi modal yang diinvestasikan dalam suatu proses produksi.Namun akhir-akhir ini pandangan tersebut mulai bergeser, bahwa yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi justru faktor kualitas sumber daya manusia. Pergeseran pandangan ini terjadi bersamaan dengan pergeseran paradigma pembangunan, yang semula bertumpu pada kekuatan sumber daya alam (natural resource based), kemudian bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia (human resource based) atau lazim pula disebut knowledge based economy.Rahardi Ramelan (1997) Pergeseran paradigma semakin menegaskan betapa aspek sumber daya manusia bernilai sangat strategis dalam pembangunan. Sebab, sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan suatu negara. Malahan akhir-akhir ini juga disoroti bukan hanya sumber daya manusia selaku individu-individu, tetapi keterkaitannya dalam masyarakat yang merupakan kebiasaan-kebiasaan sebagai budaya merupakan modal yang kuat yang sering disebut dengan social capital (modal sosial).Menurut Bank Dunia “bahwa modal manusia merupakan faktor paling penting dan mempunyai peran amat dominan dalam mendorong kemajuan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan mutu sumber daya manusia, yang antara tain dicirikan oleh tingginya tingkat pendidikan, merupakan kata kunci dalam pembangunan ekonomi dan sekaligus merupakan agenda utama.METODE PENELITIANMakalah ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif melalui telaah literatur dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Obyek penelitian yang digunakan adalah aparatur birokrasi pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional pusat. HASIL DAN PEMBAHASANInovasi ASN dalam menghadapi tantangan perubahan jamanPembangunan nasional. Menurut Boediono (1996) keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan berpengaruh terhadap empat hal, yaitu (l) meningkatkan produktivitas kerja, (2) membentuk lapisan konsumen bagi barang dan jasa yang lebih canggih, (3) membentuk produsen teknologi, dan (a) meningkatkan kemampuan komunikasi. Keempat hal tersebut dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi secara dinamis dan bertahap ke arah peningkatan kesejahteraan yang lebih tinggi.Perubahan jaman yang begitu cepat dan arus globalisasi yang begitu besar dampaknya, membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi masyarakat secara umum, tidak terkecuali dengan ASN. Sebagai pengayom dan pelayan masyarakat yang dituntut tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, korps ASN diharapkan mampu memiliki kompetensi dan keperibadian yang mumpuni. Hal tersebut dikarenakan, selera dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi serta harapan yang semakin besar menjadikan ASN harus mampu berinovasi dalam segala hal.Upaya itu dilakukan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan, melakukan berbagai inovasi sekaligus meningkatkan pelayanan serta kinerja individual maupun organisasi ke arah yang lebih baik.Seperti diketahui bahwa Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif (BEEP). Tantangan dan tuntutan birokrasi saat ini tidak lagi sekedar menjalankan rutinitas, akan tetapi lebih jauh dari itu adalah upaya nyata dalam melayani kebutuhan masyarakat sebagai user.Inovasi bisa menjadi budaya di kalangan ASNDi luar sana, masih banyak K/L/D yang bertahan dengan kultur tradisional, bergerak dalam rutinitas, dan tidak menempatkan masyarakat dan dinamikanya sebagai konteks dimana organisasi pemerintah berada. Mereka perlu diprovokasi agar mau berinovasi dan menempatkan diri dalam arena kompetisi global. Kita adalah bangsa besar, oleh karenanya, keraguan, ketakutan, atau bahkan keengganan untuk melakukan inovasi perlu dihilangkan.Inovasi harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah perlu  melakukan continous improvement agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam keseharian mereka. Saat ini kita masuk dalam dunia yang semakin terbuka, dengan kompetisi yang amat tinggi. Kita harus mampu memenangkan kompetisi itu. Karena itu, inovasi harus diletakkan secara sinergi, kerjasama antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, harus terus ditingkatkan. Keberhasilan K/L/D dalam berinovasi perlu dipublikasi untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi lain, melalui replikasi maupun inspirasi perubahan.Meskipun inovasi telah menjadi gerakan yang masif, namun peringkat inovasi Indonesia pada tataran global masih berada pada level yang relatif rendah bahkan di level ASEAN sekalipun. Padahal, akhir tahun ini telah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tidak dapat diprediksi dampaknya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.Satu perbedaan kecil yang menciptakan jurang perbedaan yang sangat lebar antara negara maju dan negara berkembang adalah kemampuan berinovasi. Disaat peradaban dunia bergerak dalam iklim perubahan yang begitu cepat, maka hanya mereka yang mampu mengimbangi ritme perubahan sajalah yang dapat menempatkan diri di puncak peradaban. Oleh karena itu, kita perlu memulai langkah membangun kapasitas inovasi di lingkungan K/L/D sebagai respon terhadap tuntutan perubahan.Perkembangan inovasi saat ini telah menunjukkan arah yang positif. Melihat kondisi yang ada, tentunya kita berharap inovasi akan tumbuh subur dan menempatkan kita di jajaran terdepan dalam kompetisi, bersaing dengan negara-negara di ASEAN ini.Kreativitas dan inovasi individu atau masyarakat menghasilkan daya adaptasi yang tinggi terhadap segala bentuk kebutuhan dan perubahan. Proses perubahan ini terjadi secara berkesinambungan dan dalam tempo yang makin cepat. Dengan demikian kemampuan adaptasi individu dan masyarakat harus berkembang lebih cepat. Dalam proses tersebut terjadi mekanisme seleksi secara wajar dan alamiah. Individu atau masyarakat yang berhasil melalui proses seleksi itu bukanlah individu yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan melalui "learning proces,. proses kreasi selanjutnya adalah daya inovasi. Yang terjadi disini bukan hanya menyesuaikan tetapi kemampuan individu atau masyarakat memanipulasikan atau mengintervensi menurut kepentingan dari individu atau masyarakat yang bersangkutan. Upaya pemerintah dalam pengembangan kompetensi ASN di bidang inovasiUpaya pemerintah dalam mengembangkan kompetensi ASN sebagaimana disampaikan oleh MenPANRB Asman, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat pula dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.Pemerintah memiliki komitmen untuk menjalankan amanat UU ASN dengan mengimplemantasikan kebijakan yang mewajibkan ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun,” ujar MenPANRB. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.Diharapkan dengan langkah strategis yang telah diambil Pemerintah tersebut, kualitas sdm ASN semakin meningkat karena kompetensinya akan terus di-upgrade sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan global, serta pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga pelayanan publik yang prima dan profesional di seluruh unit pelayanan publik pemerintah dapat segera terwujud.Keberadaan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan bagian penting dalam suatu institusi (pemerintah). Pada era yang penuh dengan nuansa kompetensi, pemberdayaan sumber daya manusia dalam suatu institusi perlu untuk selalu ditingkatkan dan dipertahankan kualitasnya, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagaimana tuntutan masyarakat pada aparatur negara. Profesionalisme sumber daya manusia suatu institusi juga sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.Semua program diklat harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, rancang bangun program diklat yang mengacu pada standar kompetensi yang dibutuhkan pengguna, penyelenggara diklat yang kompeten, dan ketersediaan sarana dan teknologi diklat yang representatif dan mutakhir. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan komitmen serta komponen pendukung yang mampu melahirkan sumber daya aparatur yang kompeten serta handal dibidangnya.Paradigm lama yang lebih berorientasi kepada sukses penyelenggaraan dan terserapnya anggaran harus di ubah menjadi berorientasi kepada peningkatan mutu lulusan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, disebutkan bahwa diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 ayat 1). Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Diklat bertujuan untuk : a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang 13 baik (good governance).Untuk mewujudkan peningkatan mutu kedua hal tadi, tidaklah mudah namun bisa dilakukan. Lembaga diklat harus open minded terhadap masukan dan koreksi  serta tuntutan perubahan yang sifatnya membangun karena sejatinya perubahan adalah suatu proses yang sistimatis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan suatu organisasi dari kondisi saat ini (lama) menjadi kondisi yang diinginkan (baru) menuju kearah kinerja yang lebih baik. Perubahan bukanlah satu proses yang sederhana, melainkan sangat komplek karena menyangkut struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja.Inovasi ASN dalam reformasi birokrasi mengharuskan adanya transparansi, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan reformasi birokrasi. Inovasi tidak harus selalu berarti mengganti sama sekali kondisi lama, akan tetapi juga dapat berbentuk terobosan baru, peningkatan pola lama, memberikan nilai tambah yang lebih ekonomis, efisien atau melakukan modifikasi dengan hasil yang lebih menguntungkan.Untuk menjadi organisasi yang reformis, perubahan positif haruslah dilakukan di semua bidang, termasuk di antaranya perubahan di bidang SDM sebagai salah satu komponen penting dalam terlaksananya reformasi birokrasi. Orientasi perubahan mental dan karakter ASN menjadi tolok ukur keberhasilan inovasi ASNMemberikan pelatihan bagi ASN merupakan langkah awal dan mendasar agar tahapan dalam proses perubahan kearah reformatif adaptif dipahami sesuai dengan visi, misi, dan keinginan organisasi.Orientasi dari sebuah pelatihan sejatinya adalah perubahan sikap, menurut teori nilai–ekspektansi (expectancy–value theory) sikap akan terbentuk apabila ada rasa percaya bahwa suatu proses perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal tertentu. Menurut Edward Chace Tolman dalam Mashudi Zusro (2016) mengemukakan, kepercayaan (belief) adalah ekspektasi yang selalu mendapat konfirmasi secara konsisten. Manusia akan belajar untuk mengulang perilaku yang memiliki nilai positif.Menurut teori ini bila seseorang harus memilih dan menentukan perilakunya ia akan memilih alternatif yang mengandung utilitas (manfaat) subjektif tertinggi yang akan membawa kepada hasil yang paling menguntungkan. Dengan demikian menurut teori ini sikap seseorang terhadap sesuatu akan terbentuk dari interaksi kumulatif antara harapan individu (konsekuensi perilaku) dan penilaiannya (hasil perbuatannya).Ada cara pandang baru atas pengembangan kompetensi pegawai dimana  pengembangan kompetensi adalah hak. Hak yang sejajar dengan hak-hak yang lainnya yaitu gaji, cuti dan perlindungan. Artinya, ASN bisa berhak mendapatkannya dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Hal ini masuk akal karena pegawai harus  memadai kompetensinya  dalam memberikan pelayanan publik.  ASN dituntut mampu bekerja secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Ada banyak metode dalam mengembangkan kompetensi pegawai. UU ASN mengakomodasi seminar, kursus, dan penataran. Selain itu pengembangan kompetensi juga bisa dilakukan dengan pertukaran PNS dengan pegawai swasta atau  praktik kerja di instansi lain  dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta  dalam waktu paling lama satu tahun.Lembaga diklat harus mampu mewujudkan tiga kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam UU ASN yaitu teknis, manajerial dan sosial kultural.Indikator tiap kompetensi secara jelas dijabarkan dalam UU ASN. Kompetensi teknis, misalnya,  diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.Dari tiga kompetensi yang disyaratkan dalam UU ASN, kompetensi sosial kultural adalah hal baru. Selama ini diklat lebih cenderung menonjolkan dua ranah yaitu knowledge dan skill. Ranah sikap-perilaku belum menjadi indikator utama keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu kompetensi sosial kultural sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan bagi pegawai ASN akan berpengaruh terhadap proses pengembangan kompetensi pegawai.Sebaiknya Lembaga diklat mulai mengembangkan sebuah model diklat yang lebih menonjolkan aspek sosial kultural dalam kurikulumnya. Saat diklat kepemimpinan pembaharuan  sudah mengadopsinya.Pengembangan kompetensi sosial-kultural dilatarbelakangi kebhinekaan Indonesia. Kompetensi ini penting karena pegawai bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan masyarakat sekaligus perekat persatuan dan kesatuan NKRI.Pengetahuan dan penanaman nilai-nilai keragaman sosial-budaya Indonesia menjadi hal yang perlu ditanamkan kepada pegawai saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tujuannya agar bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.Boston Consulting Group. High Performance Organisations: The Secrets of their success (2011) menyebutkan ada lima karatkter kinerja yang berkelanjutan sebagai kondisi dimana sebuah organisasi telah berjalan baik dalam sisi inovasinya, yaitu:
  1. Leadership—koordinasi yg jelas antara top, middle, lower dan pegawai;
  2. Design—struktur org yg ramping, fokus pada visi, misi dan tujuan org, peran dan tanggung jawab yg jelas;
  3. People—pengembangan pegawai sesuai talentanya;
  4. Change management—kemampuan utk mengatur dan menjaga perubahan, mencoba mengantisipasi segala peluang, tantangan dan masalah yg muncul;
  5. Culture and engagement—pembentukan mind set dan culture set yg mendukung kinerja, pengembangan share value dan share beliefs.
Selain lima karakter kinerja buruk, Insync Surveys juga menyebutkan tujuh kebiasaan kinerja tinggi yaitu:
  1. Live an inspiring vision;
  2. Communicate clear strategies and goals;
  3. Develop your people;
  4. Go out of your way to recognise your people;
  5. Genuinely care for your people;
  6. Listen and adapt to your customer’s needs;
  7. Continually improve your systems.
Melihat komitmen dan kesadaran yang mulai tumbuh dalam diri ASN saat ini dalam berinovasi maka kita optimis bahwa perubahan yang sudah dan sedang berlangsung dalam birokrasi melalui inovasi akan semakin memperkuat sistem birokrasi saat ini dan yang akan datang menuju birokrasi kelas dunia. Marilah kita jaga dan dukung keberlangsungan Inovasi sebagai bukti terbangunnya budaya inovasi dalam diri ASN untuk kebaikan Indonesia. PENUTUPKesimpulanDari apa yang diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
  1. Inovasi bisa dikembangkan, dilaksanakan, diimplementasikan apabila ada budaya inovasi yg mencakup adanya share value, beliefs, harapan dan tujuan organisasi di semua level;
  2. Untuk berinovasi, berkembang, dan berubah modal utamanya adalah willingness dan culture;
  3. Pengembangan kompetensi ASN dapat dibangun melalui peran dan penguatan lembaga diklat.
 SaranAdapun saran dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:
  1. Para stake holder di kalangan birokrasi pemerintahn perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para ASN di K/L/D untuk melakukan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Program dan kewajiban inovasi jangan hanya terbatas di saat Diklat Kepemimpinan melalui proyek perubahan semata, akan tetapi lebih luas lagi dapat di lakukan oleh seluruh ASN di luar diklat.
  3. Pemerintah harus memberi advokasi dan apresiasi atas hasil karya inovasi ASN sehingga merangsang keinginan ASN untuk berinovasi lebih banyak lagi.
  4. Inovasi harus menjadi kebijakan yang massif di setiap jajaran birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
 DAFTAR PUSTAKABuku Boediono. (1999) Teori Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta: BPFEArtikelPratikno. (2015) Sambutan Inagara. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.Website Abnur Asman. (2017) Tingkatkan Kompetensi ASN untuk Akselerasi Kualitas Pelayan Publik. Diunduh dari : https://www.menpan.go.id/berita-terkini/6726-tingkatkan-kompetensi-asn-untuk-akselerasi-kualitas-pelayanan-publik pada tanggal 6 Juni 2017.Boston Consulting Group.. (2011) High Performance Organisations: The Secrets of their success. Diunduh dari http://www.fededtv.com/videoimages/High Performing Org The Secrets of Their Success pada tanggal 12 November 2016.BudionoGunawan Hendar. (2015) Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Membentuk Agen Perubahan di BMKG. Diundur dari : http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Publikasi/Artikel pada tanggal 4 Maret 2015.Ramelan Rahardi. (1997)  Menumbuhkan Budaya Kreatif dan Inovatif dalam Rangka Pengembangan SDM Menghadapi Tuntutan Kebutuhan Era Globalisasi dan Pembangunan Industri Pasca 2000. Diunduh dari : http://perpustakaan.bappenas.go.id pada tanggal 4 Maret 2015.Taufiqurrohman S. (2015) Diklat dan Budaya Kerja PNS. Diunduh dari http://sumsel.kemenag.go.id pada tanggal 5 Maret 2015.Nur Basuki. (2015) UU ASN : Tantangan dan Peluang Diklat. Diunduh dari http://www.diklatdki.ac.id pada tanggal 5 Maret 2015.Prasojo Eko. (2013) Reformasi dan inovasi birokrasi : Studi di Kabupaten Sragen. Diunduh dari lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-105498.pdf pada tanggal 1 Juni 2017.Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2017) Inovasi. Diunduh dari http://kbbi.web.id/inovasi pada tanggal 6 Juni 2017.Zusro Mashudi. (2016) Purposive Behaviourism Theories Edward Chace Tolman suatu pengantar belajar. Diunduh dari http://mashudizusro69.blogspot.co.id/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html pada tanggal 1 Apil 2017. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS.  


Selasa, 12 Februari 2019

ETIKA ORGANISASI

ETIKA ORGANISASI

Artie Pramita Aptery Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Badan Narkotika Nasional Penata / III-c / 198604012009022004 Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma Km 21 Lido, Bogor, Jawa Barat Telepon : 0251-8222244 Fax : 0251-8222260 artiepramita@gmail.com
1.    Latar Belakang

Etika merupakan dapat menentukan perjalanan peradaban suatu bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, urgensi etika sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, kehadiran regulasi yang mengatur etika penyelenggara negara dinilai mendesak sebagai rujukan kode etik. Disisi lain tuntutan perbaikan segala sektor bidang kehidupan masyarakat menuntut pelayanan aparatur yang semakin berkualitas semakin deras dan tidak terelakkan lagi. Dengan demikian diperlukan pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya aparatur penyelenggara negara secara efektif dan efisien. Berbicara etika, tentu tidak lepas dari pembahasan integritas. Etika memberi landasan bagi ketentuan dalam membangun integritas. Penyelenggara negara dituntut untuk menyelenggarakaan negara yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang (nilai, norma, aturan) dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan. Bak gayung bersambut, penyelenggaraan tugas kenegaraan mendapat suntikan nutrisi dengan kehadiran UU ASN. UU ASN diharapkan memberi dampak penyempurnaan yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Termasuk didalamnya terdapat penyempurnaan konsep Pengembangan, Pola Karier, Promosi, Mutasi, dan Penilaian Kinerja

2. Kajian Teoritis

2.1. Pengertian Etika

G.R.Terry (2012:206) mendefinisikan etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta keajiban moral yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia berkenaan dengan persoalan benar dan salah. Etika menyangkut soal moral dan filsafat. Etika berhubungan dengan kelakuan indivudu-individu serta standar-standar yang mempengaruhi antar hubungan antara individu-individu. Dengan demikian Etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Dan Etis adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika perbuatan melanggar etik.

2.2. Konsep Etika

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai,dan norma perilaku manusia yang baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut ini beberapa teori etika: 1. Egoisme Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (self servis). Menurut teori ini, orang bolah saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan / atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

2. Utilitarianisme Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). 3. Deontologi Paradigma teori deontologi saham berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme, yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu (egoisme) atau untuk banyak orang / kelompok masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologi. Sangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut, paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjdi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan.

4. Teori Hak Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Menurut Bentens (200), teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu a. Hak hukum (legal right), adalah hak yang didasarkan atas sistem / yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. b. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right), dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain c. Hak kontraktual (contractual right), mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan / kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak. Teori hak atau yang lebih dikenal dengan prinsip-prinsip HAM mulai banyak mendapat dukungan masyarakat dunia termasuk dari PBB. Piagam PBB sendiri merupakan salah satu sumber hukum penting untuk penegakan HAM. Dalam Piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak dan kemerdekaan setiap orang. PBB telah mendeklarasikan prinsip-prinsip HAM universal pada tahun 1948, yang lebih dikenal dengan nama Universal Declaration of Human Rights (UdoHR). Diharapkan semua negara di dunia dapat menggunakan UdoHR sebagai dasar bagi penegakan HAM dan pembuatan berbagai undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pada intinya dalam UdoHR diatur hak-hak kemanusiaan, antara lain mengenai kehidupan, kebebasan dan keamanan, kebebasan dari penahanan, penangkapan dan pengasingan sewenang-wenang, hak memperoleh memperoleh peradilan umum yang bebas, independen dan tidak memihak, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat,menganut agama, menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya, serta kebebasan untuk berkelompok secara damai.

5. Teori Keutamaan (Virtue Theory) Teori keutamaan berangkat dari manusianya (Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter / sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat / watak yang telah melekat / dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secar amoral disebut manusia hina. Bertens (200) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), kepercayaan dan keuletan.

6. Teori Etika Teonom Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan/perintah Allah sebagaiman dituangkan dalam kitab suci.

2.3. Pengertian Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2013:2) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang, yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinyu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Sementara itu, Weber (dalam Littlejohn dan Foss, 2014:362) mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi dan regulasi. Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur sebagai berikut : a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesama didalam organisasi tersebut. b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderis), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksidi antara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hierarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepela dan bawahan atau staf.

2.4. Teori-teori Umum Organisasi

Menurut George R. Terry (2014:74)menyebutkan bahwateori-teori tentang pengorganisasian yang paling penting diantaranya: a. Teori Neo-Classical yakni teori yang menitikberatkan pada penyelesaian pekerjaan. Pencapaian pekerjaan yang maksimum dicari melalui logika dan pengaturan keseimbangan dari fungsi-fungsi yang diperlukan. b. Teori Fungsi yakni teori yang menyatakan bahwa seorang individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya, orang menggunakan individu-individu tersebut untuk meencapai tujuanya melalui proses “personalisasi”, si individu mencari kebebasan untuk keputusan dan melakukan tugasnya secara optimal, sedangkan organisasi tersebut melalui proses “sosialisasi” menginginkan pelaksanaan tugas-tugas kerja dan memberi imbalan atau hukuman. Proses personalisasi dan sosialisasi tersebut dirangkum melalui pengorganisasian (menurut teori tersebut). c. Teori Kuantitatif yakni faktor-faktor yang dapat diukur dan berpengaruh terhadap pengorganisasian dipadukan disini dan diproses sedemikian rupa guna mendapatkan organisasi yang terbaik yang dapat mengatasi hambatan-hambatan. Gambaran faktor-faktor yang dapat diukur ialah jumlah keputusan yang diambil oleh setiap manajer dan jumlah orang yang melapor kepada seorang manajer. Di dalam keadaan-keadaan tertentu, dibuat model-model matematis dan rumusan-rumusan tugas. Teori tersebut berusaha untuk meningkatkan ketepatan kerja dan perubahan orang tersebut. d. Teori Sistem, Di dalam teori ini, pengorganisasian dipandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dan didalamnya termasukIndividu-individu.

2.5. Perilaku Organisasi

Robbins dan Judge (2013:5) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku didalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Disisi lain, aspek-aspek tingkah laku individu dalam suatu organisasi terangkum dalam perilaku organisasi. Rangkuman yang menyeluruh bahwa perilaku organisasi adalah secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Adapun gambaran umum perilaku individu terhadap organisasi dapat dilihat sebagaimana pada model Umum Perilaku dalam Organisasiyang dirumuskan oleh Thoha (2013:35) sebagai berikut:

Gambar 1. Model Umum Perilaku dalam Organisasi

Sumber : Miftah Thoha (2013:35), diolah.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan interaksi perilaku individu yang meliputi potensi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan terhadap organisasi yang memiliki sistem hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward, sistem kontrol dan lainnya. Semua variabel diatas akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya dengan hubungan yang saling ketergantungan. James D. Thompson (Handoko, 2003:196) mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan sebagaimana berikut:

a. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence), yakni bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. b. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependece), yakni di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. c. Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence)yakni hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

3.   Riset terkait

Dalam sebuah laporan atas diskusi nilai-nilai dan etika pelayanan publik yang disponsori oleh pemerintah Kanada (Kernaghan dan Langford, 2014:254) menyebutkan pentingnya aturan yang jelas dalam mengelola pelayanan publik terutama bukan hanya mengunakan instrumen nilai-nilai namun juga menetapkan tanggungjawab dan perilaku penyelenggara pelayanan publik secara tegas. Heintzman (dalam Kernaghan dan Langford, 2014:254) bahkan menyarankan bahwa aturan main dalam pelayanan publik tidak hanya diatur sedemikian rupa namun memiliki visi yang baik dalam menampilkan kualitasnya. “...that codes of conduct should set out not only rules but also a vision of good in form of values”. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih terang terkait etika dalam organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan publik secara efektif.

3.1. Konsep Etika Organisasi

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 TAP MPR tersebut mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika kehidupan berbangsa adalah mencakup etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Pada dimensi etika organisasi pemerintah, antara lain mencakup etika dalam organisasi, etika dalam pemerintahan, etika dalam jabatan, serta nilai-nilai kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai trend global etika pemerintahan.

4.   Pembahasan

Huijbers (dalam Syahuri:2014) menyebutkan Norma etika atau disebut juga dengan istilah norma moral berbeda dengan norma hokum. Norma hukum itu biasanya terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksinya tegas, maka norma moral itu hidup dalam masyarakat dan sanksinya tidak tegas. Dalam konteks ketatanegaraan kita, munculnya Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap norma moral terkait perilaku hakim merupakan suatu terobosan yang melahirkan pergeseran makna terhadap norma etika. Demikian pula Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Berbangsa, mengatur pejabat Negara akan tyunduk kepada etika kehidupan berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dala berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Perkembangan lain, kini telah mengemuka pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hokum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat dijadikan contoh konkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hokum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hokum pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya seorang hakim melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hokum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi, yaktu sanksi pelanggaran etika. Hal tersebut diatas, tentunya telah menepis konsep etika lain yang dikemukakan Hart yang menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hokum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hokum. Momentum pergeseran ini bisa jadi pertanda tertentu yang dapat meluas ke ranah etis organisasi birokrasi lainnya.

5.   Kesimpulan

Dengan adanya Penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara diharapkan dapat menjadi upaya bagi tersedianya perangkat hukum untuk menegakkan nilai-nilai moral Etika Penyelenggara Negara penting karena memiiki fungsi sebagai (1) Sarana pembelajaran; (2) Pengembangan etos kerja; dan (3) Instrumen hukum & acuan dlm pembentukan kode etik.

6.  Daftar pustaka

1. Syahuri, Taufiqurohman, KY Pengawal Norma Etika Yang Dipositfkan, tidak dipublikasikan, Makassar, 2014; 2. Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A, Teori Komunikasi Theories of human communication , Jakarta, Salemba Humanika, 2014; 3. Robbins, P.Stephen dan Judge, Timothy A, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), Edisi 16, Salembe Empat, Jakarta, 2013 4. Yukl, Gary, Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta, 2010 5. Kernaghan, Kenneth and Langford, Jhon, The Responsible Public Servant, Second Edition, 2014, Canada 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara; 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor; 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana;


Selasa, 23 Januari 2018

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA DAN ANCAMAN BENCANA DEMOGRAFI

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

DAN ANCAMAN BENCANA DEMOGRAFI

 

Dindin Supratman

Permasalahan klasik, kemiskinan dan pengangguran masih terus saja mengakar pada negara kita saat ini. Globalisasi yang makin lama semakin memperjauh range antara si kaya dan si miskin juga turut andil dalam merubah struktur demografi . Terus menerusnya terjadi peningkatan penduduk yang tak tak terbendung bisa menjadi boomerang bagi bangsa. Akankah dengan peningkatan jumlah penduduk yang berlebih menjadi keuntungan atau kerugian bagi perekonomian negara? Dampak dari sisi negatif maupun sisi positif akibat melonjaknya jumlah penduduk harus disikapi dengan bijak agar pemanfaatan sisi sumber daya manusia benar -benar sebagai Modal Pembangunan, bukan justru sebagai beban ekonomi negara.Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah  pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Ini jelas mempersulit negara dan dapat menghambat pembangunan di segala bidang kehidupan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, jelas memperbesar angka permasalahan pertumbuhan perekonomian negara.Ironisnya, peningkatan jumlah penduduk akibat fertilitas (tingkat kelahiran) yang tinggi, juga dibarengi  dengan  mortalitas  (tingkat  kematian)  yang  tinggi.     Jika peningkatan jumlah penduduk ini terus-menerus dibiarkan, sangat mengancam bagi perekonomian negara. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bangsa Indonesia telah lebih dari setengah abad membangun peradaban dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanannya saat ini, banyak halangan yang menghambat dan harus ditanggulangi. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030.Di satu sisi, bonus demografi memberi keuntungan karena melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. Namun di sisi lain, bencana siap mengintai apabila angkatan kerja yang melimpah itu tidak berkualitas baik. Penduduk usia produktif yang tidak berada dalam performa terbaiknya tentu akan tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan muncul permasalahan serius yaitu terjadinya pengangguran besar besaran yang membebani. Narkoba menjadi salah satu faktor yang membuat performa usia produktif menjadi tidak prima.Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya kalangan remaja di perkotaan, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak di pedesaan. Presiden Joko Widodo mengatakan "Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi darurat narkoba, hampir 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba, artinya dalam setahun sekitar 18 ribu orang meninggal.Laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, antara 167 sampai dengan 315 juta orang (3,6 - 6,9% dari populasi penduduk dunia yang berumur 15 – 64 tahun) menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalah guna narkotika ± 2,8% atau setara dengan ± 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Seseorang yang kecanduan narkoba akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tak lagi berpikir soal masa depan. Efek adiksi memaksa dirinya hanya berkutat dalam memuaskan dahaga mengonsumsi narkoba.Ancaman terbesar penyalahgunaan narkoba terhadap generasi bangsa secara massif adalah terjadinya fenomena lost generation atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Padahal generasi muda yang ada saat ini seharusnya menjadi tulang punggung yang memberikan kontribusi penting pada era bonus demografi nanti. Prevalensi penyalahguna narkoba dan ancaman bencana demografiKondisi yang labil serta mudahnya terpengaruh fear group menjadikan kelompok muda kerap menjadi sasaran sindikat narkoba untuk dimanfaatkan. Hal tersebut menyebabkan ancaman yang cukup serius bagi ketahanan nasional. Menurut Rizki Sari (2015) masalah penyalahgunaan dan perdagangan serta peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.Bencana siap mengintai apabila angkatan kerja yang melimpah itu tidak berkualitas baik. Penduduk usia produktif yang tidak berada dalam performa terbaiknya tentu akan tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan muncul permasalahan serius yaitu terjadinya pengangguran besar besaran yang membebani negara.Menghadapi kondisi seperti ini maka upaya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan bangsa mempertahankan hidupnya (ketahanan bangsa) adalah sebuah keharusan, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan bahkan mati sehingga lambat laun akan dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.Agar Indonesia terhindar dari bencana demografi karena sebaran narkoba yang sedemikian massif kepada kalangan usia produktif, tentunya perlu dilakukan berbagai upaya nyata yaitu yang dilakukan secara massif juga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak dari pengaruh negatif. Dalam keluarga lah pertama kali pembentukan karakter seorang anak dimulai.Oleh karena itu upaya pencegahan Narkoba yang paling penting berawal dari keluarga. Ketika sudah ditanamkan pondasi yang kuat kepada anak (baik berupa nilai agama, sosial dan ilmu pengetahuan) maka kecenderungan anak untuk menyalahgunakan Narkotika akan kecil.
Penulis adalah Widyaiswara di Badan Narkotika Nasional dan sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Indonesia.
Lingkungan masyarakat menjadi lingkungan selanjutnya yang menentukan perilaku seorang anak. Dalam lingkungan masyarakat, anak akan bersosialisasi dengan berbagai pihak, baik yang seumur maupun yang lebih dewasa ataupun yang lebih kecil usianya. Ketika anak menemukan lingkungan yang kurang kondusif (misalnya banyak terjadi penyalahgunaan Narkotika) maka dikhawatirkan anak tersebut akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, disamping lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga perlu diberikan pemahaman akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan Narkotika serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika.